Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto: Tidak ada Pemotongan Dana BOS Madrasah

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto: Tidak ada Pemotongan Dana BOS Madrasah
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto

JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengungkapkan banyak sekali protes dan masukan dari masyarakat terkait pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi madrasah sebesar Rp 100 ribu per siswa selama pandemi Covid-19. Hari ini, lanjutnya, Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama sudah menyepakati bahwa tidak boleh ada pemotongan atas dana BOS tersebut.

Demikian diungkapkan Yandri di hadapan para wartawan usai rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Fachrul Razi beserta jajaran di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

“Kami tadi sudah menyimpulkan tidak boleh ada pemotongan dana BOS bagi siswa, ” tegas Yandri.

Yandri menerangkan, pada rapat tersebut, Menteri Agama telah menyepakati potongan sebesar Rp 100 per siswa itu akan dikembalikan bagi siswa yang terdampak Covid-19.

“Alhamdulillah bisa merampungkan dan menyepakati yang menjadi kegelisahan masyarakat, kegelisahan pondok pesantren, kegelisahan madrasah dan siswa itu bisa kami simpulkan dalam raker ini bahwa dana BOS tidak ada pemotongan lagi, ” ucapnya.

Selanjutnya, dalam rapat kerja ini, Komisi VIII DPR RI juga menyepakati Rp3, 8 triliun untuk dana tambahan bagi siswa pondok pesantren dan madrasah diantaranya untuk kuota internet, aktivitas dan media pembelajaran, untuk guru serta kegiatan penunjang pembelajaran lainnya.

Paling penting, ujar Yandri, pada hari ini Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama mengklarifikasi beberapa pernyataan Menteri Agama yang akhir-akhir ini membuat gaduh di tengah masyarakat. Diantaranya pernyataan Menteri Agama tentang anak muda yang good looking, pintar bahasa arab dan hafiz Alquran itu sumber dari radikal yang ada di Indonesia.

“Kami tidak setuju dan tidak sependapat, tadi kami minta Menteri Agama untuk tidak melakukan dan melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial atau justru tidak produktif dan membuat gaduh di republik ini. Maka tadi kita sudah sepakat bahwa Menteri Agama akan memperbaiki pola komunikasi kepada publik, hal-hal yang tidak produktif akan dievaluasi, ” pungkas Yandri. (***)

BOS
WARTAMADRASAH

WARTAMADRASAH

Previous Article

Hymne Madrasah: Lirik dan Lagu

Next Article

Tingkatkan Mutu Pembelajaran, Kemenag Menaikkan...

Related Posts

Peringkat

Profle

WARTAMADRASAH

Sigit Priyono Azeta

Sigit Priyono Azeta

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Aug 13, 2020

siswandi

siswandi

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Aug 17, 2020

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Aug 18, 2020

Megy Aidillova

Megy Aidillova

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Aug 30, 2020

Recommended Posts

Direktur GTK Muhammad Zain: Ada 391.924 Guru Madrasah Non PNS Cetak Surat Kelengkapan Pencairan BSU
Pembukaaan Rekening Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Guru Madrasah Selesai
Tingkatkan Kapasitas Kepala Madrasah, Komwil Alkhairaat Gorontalo Gelar Diklat di Hotel Aston Kota Manado
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Danurejo Resmikan Program Kelas Tahfidz
Kemenag Minta Kanwil Kawal Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Guru Madrasah Non PNS