Mekanisme Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Guru Madrasah Bukan PNS

    Mekanisme Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Guru Madrasah Bukan PNS
    Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Kementerian Agama, M Zain

    JAKARTA - Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru madrasah bukan PNS sudah memasuki tahap pencairan. Bantuan ini dicairkan melalui rekening baru yang dibuat bank penyalur atas nama para penerima.

    Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Kementerian Agama, M Zain, menjelaskan bahwa proses pencairan ini diawali dengan notifikasi pemberitahuan melalui Simpatika. 

    ZONATANI.ID
    market.biz.id ZONATANI.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Para guru penerima BSU akan menerima notifikasi pemberitahuan di Simpatika. Mereka bisa mengecek melalui akun masing-masing, " terang M Zain di Jakarta, Jumat (11/12/2020).

    Setelah mengecek notifikasi, lanjut Zain, guru langsung mencetak Surat Keterangan Penerima BSU GBPNS 2020 yang ada di Simpatika. Bersamaan itu, guru juga diminta mencetak Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang formatnya juga tersedia di Simpatika.

    "SPTJM dicetak, lalu ditandatangani di atas meterai, " terangnya.

    Selanjutnya, kata Zain, guru penerima bantuan datang ke Kantor bank penyalur yang ditunjuk, yaitu: BRI/BRI Syariah. Guru membawa juga KTP, NPWP (jika sudah memiliki), Surat Keterangan Penerima BSU GBPNS 2020, dan SPTJM yang sudah ditandatangani di atas meterai.

    INFOPUBLIK.CO.ID
    market.biz.id INFOPUBLIK.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Guru lalu mengisi formulir pembukaan buku rekening baru di BRI/BRI Syariah. Setelah selesai semua prosesnya, guru akan menerima Buku Rekening dan Kartu ATM baru dari BRI/BRI Syariah. Guru bisa mengambil atau tetap menabung BSU GBPNS 2020 di bank.

    "Besaran BSU adalah Rp600.000, 00, -/bulan selama 3 bulan, dari Oktober hingga Desember, dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp1.800.000, -" jelas M Zain.

    OPINIPUBLIK.ID
    market.biz.id OPINIPUBLIK.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Ada kewajiban membayar Pajak Penghasilan Psl 21 (PPh 21) sebesar 5 persen bagi guru yang sudah memiliki NPWP dan sebesar 6 persen bagi guru yang belum memiliki NPWP, " tandasnya. (***)

    KEMENAG BSU
    WARTAMADRASAH

    WARTAMADRASAH

    Artikel Sebelumnya

    Pembukaaan Rekening Penerima Bantuan Subsidi...

    Artikel Berikutnya

    Walikota Airin Rachmi Diany Resmikan MIN...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Ray verified

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Jul 11, 2020

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Jul 17, 2020

    Megy Aidillova

    Megy Aidillova verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Aug 30, 2020

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Jul 9, 2020

    Profle

    Ray verified

    Koster Perkenalkan Konsep Ekonomi Kerthi Bali di Side Event G20 Indonesia
    Dandim 1609/ Buleleng, Gelar Silaturahmi Dengan PT.Bibu Panji Sakti
    Danramil  Banjar : Bangkitkan  Budaya  Gotong -  royong  Dalam  Peringatan  HUT Kemerdekaan  RI
    Diduga Tak Ada Air Laut Mengalir, 8 Hektar Hutan Mangrove Teluk Benoa Meranggas

    Rekomendasi

    Diduga Tak Ada Air Laut Mengalir, 8 Hektar Hutan Mangrove Teluk Benoa Meranggas
    Cegah Penularan PMK, Babinsa Madenan  Kawal Vaksinasi Ternak  Warga
    Sulinggih Jadi Korban, Investasi DOK Rugikan Ribuan Warga Bali
    Babinsa Bondalem  Pantau Persiapan  Lomba  Gerak  Jalan  HUT  RI
    Danramil  Banjar : Bangkitkan  Budaya  Gotong -  royong  Dalam  Peringatan  HUT Kemerdekaan  RI

    Ikuti Kami