Warga Nekad Mudik pada 16-17 Mei 2021 Dikenakan Sanksi

Warga Nekad Mudik pada 16-17 Mei 2021 Dikenakan Sanksi

PANGANDARAN JAWA BARAT - Warga yang nekat pulang kampung atau mudik selama masa larangan mudik mulai 6-17 Mei mendatang akan diberikan sejumlah sanksi beragam mulai dari tilang, penyitaan, sampai ancaman pidana.

Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Rudy Antariksawan mengatakan, sanksi bagi warga yang nekat melakukan perjalanan mudik memang beragam, Jadi, sanksi akan diberikan sesuai dengan kesalahan mereka masing-masing. 

Kalau disitu ada pelanggaran lain,   akan ditindak sesuai UU dan aturan yang berlaku, ” ujar Rudy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/4).

Meski demikian, terang Rudy, tak ada sanksi khusus bagi warga yang diketahui tengah melakukan perjalanan mudi, dan dia juga membantah bakal menerapkan sanksi denda maksimal hingga Rp100 juta sesuai pasal 93 UU Karantina Kesehatan.   

UU Karantina itu beda, bukan. Itu kan kegiatan-kegiatan yang bisa membahayakan masyarakat luas, '  katanya.

Larangan mudik selama perayaan hari raya Idulfitri atau Lebaran diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. 

Adapun sanksi yang bisa diterapkan, kata Rudy, misalnya pengendara mobil yang kedapatan membawa penumpang dalam jumlah banyak selama masa larangan mudik. Kepada mereka, Rudy menyebut pihaknya akan menyita mobil tersebut dan mengembalikan warga ke tempat asal pergi. 

Selain itu, sanksi juga bisa diberikan kepada warga yang ketahuan mudik namun tak membawa sejumlah syarat seperti surat kesehatan atau bebas Covid-19 yang telah diatur dalam edaran Satgas Penanganan Covid-19.

“Ini nanti penumpangnya akan diturunkan, diantar polisi kembali ke daerahnya pakai bus yang dari dinas perhubungan, ” ujar Rudy.

Rudy turut mengingatkan sangkaan pemalsuan surat bagi warga yang nekad menggunakan surat palsu untuk mengelabui petugas. SE diketahui pengecualian larangan mudik bagi warga dalam beberapa kondisi, misalnya menjenguk orang tua sakit, hingga takziah.

Tindakan pemalsuan surat bebas Covid-19 bisa dijerat Pasal 267 ayat 1 KUHP dan Pasal 268 ayat 1 dan 2 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal hingga empat tahun.

“Kadang tidak menutup kemungkinan ada yang nakal. Dipalsukan ya, udah beda lagi itu namanya pemalsuan surat. Jadi sesuai dengan apa yang dilanggar, ” kata dia.

Sumber : CNN. 

WARTAMADRASAH

WARTAMADRASAH

Previous Article

Taufik Basari Ketua DPW NasDem Lampung Kunjungi...

Next Article

Jebol Trotoar proyek Jalan Nasional Dalam...

Related Posts

Peringkat

Profle

Narsono Son

WARTAMADRASAH

WARTAMADRASAH

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 214

Registered: Aug 11, 2020

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Aug 18, 2020

Megy Aidillova

Megy Aidillova

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Aug 30, 2020

Afrizalkhoto

Afrizalkhoto

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Apr 9, 2021

Follow Us

Recommended Posts

Peduli Sesama Sat Intelkam Polres HSU Bagikan Takjil
Semakin Mencemaskan, Penambahan Positif  Dua Digit Dengan Total 2639 Kasus Di Bengkalis
HAPSI : Bingkai Seni Bagimu Negeri Semangat Berkarya Di Era Pandemi
Ipda Fanan Himbau Masyarakat Tidak Mudik Lebaran Tahun Ini
Mendagri Tito Karnavian Puji Program Kampung Sehat Besutan Polda NTB

Random Posts